PARINDRA (Partai Indonesia Raya)

Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas cooperatie alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.

Partai Indonesia Raya adalah partai politik yang berasal dari golongan pelajar yang tergabung dalam Indische Studie Club di Surabaya. Pemimpinnya adalah Dr. Sutomo yang merupakan salah satu pendiri organisasi Budi Utomo. Nama klub studi ini sempat berubah pada tahun 1931 yakni berubah dengan nama Partai bangsa Indonesia atau PBI. Adapun tujuan dari PBI ini adalah memperjuangkan penyempurnaan derajat bangsa Indonesia dengan gerakan-gerkaan yang nyata seperti membantu bidang pendidikan, mendirikan koperasi rakyat, bank rakyat dan mendirikan persatuan nelayan dan semua adalah demi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dengan gagalnya Partindo untuk mengadakan kongres pada tanggal 22-25 Desember 1933 menimbulkan gagasan baru bagi Dr. Sutomo selaku Ketua PPPKI untuk menyatukan partai-partai lain dibawah asuhannya. Maka direncanakan oleh Dr. Sutomo adanya penggabungan partai antara Budi Otomo dan PBI. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1934 dibentuk panitia ad hoc dari pihak PBI, dan Budi Otomo, yang bertugas untuk mengadakan perundingan tentang adanya penggabungan kedua partai tersebut.

Karena memiliki kesamaan visi dan misi PBI dan Budi Utomo yang membuat Dr. Sutomo ingin menggabungkan keduanya. Akhirnya pada tahun 1935 PBI dan Budi Utomo bergabung dan membentuk partai baru yakni Partai Indonesia Raya atau Parindra. Tujuan dari Parindra ini adalah untuk mencapai Indonesia Raya dan Dr. Sutomo lah yang ditunjuk sebagai ketua dari Parindra.

Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, R. Panji Soeroso dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo.

Sebagai ketua dipilih Dr. Sutomo, wakil Ketua R.M.A. Wurjaningrat. Pada Kongres tersebut dicetuskan tujuan Parindra sebagai berikut:

• Bahwa tiap-tiap manusia berhak dan berkewajiban untuk berjuang bagi keselamatan Negara dan bangsanya. Untuk itu harus ada kerjasama antara rakyat dan Parindra untuk mencapai kemakmuran dan kemulian Indonesia.
• Bahwa Parindra bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Raya yang harus dilaksanakan oleh rakyat sendiri.
• Parindra berkeyakinan untuk memperjungkan sebuah Negara yang makmur, untuk itu rakyat Indonesia harus bersatu baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut da dalam kongres dicetuskan pula syarat-syarat yang meliputi beberapa bidang:

• Susunan pemerintahan yang demokratis, bersandar atas kepentingan dan kebutuhan Indonesia. 
• Alat pemerintahan yang berdasar dan ditujukan pada kepentingan Indonesia serta dipegang sendiri oleh bangsa Indonesia.
• Kedudukan yang sama bagi segala penduduknya.
• Hak dan kewajiban yang sama bagi tiap-tiap orang.

Parindra terus berkembang dan mulai menunjukkan eksistensinya termasuk melakukan gerakan nyata seperti apa yang menjadi tujuan dari PBI sebelumnya. Beberapa organisasi poun tercatat menjadi meleburkan diri menjadi satu dengan Parindra seperti sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, Timore Verbond dan sebagainya. 

Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan Swadeshi (menolong diri sendiri), mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah.

Pada bulan Juli 1938 Rukun Tani sudah mampu mengadakan konprensi yang pertama di Lumajang. Konprensi Rukun Tani Parindra ini dimeriahkan juga dengan pasar malam, yang mendapat perhatian dari segala lapisan masyarakat. Hadir dalam konprensi tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Van der Plas. Di dalam sambutannya dia mengatakan simpatinya terhadap Rukun Tani. Di harapkan juga oleh Van der Plas agar supaya Rukun Tani menjauhkan dari soal-soal politik.

Harapan dari Van der Plas tersebut tentunya cukup didengar saja, sebab bagaimanapun juga Rukun Tani Parindra didirikan oleh kaum pergerakan nasional, jadi jelas sedikit banyak tentu berbau politik. Di dalam diri Parindra didirikan juga koprasi Tani yang disebut Loemboeng-cooperatie (lumbung koprasi). Lumbung koprasi Parindra ini banyak sekali didirikan di jawa Timur, antara lain di Dawuhan, Gombloh, Kaliboto, Jogayudan, Karangbendo, Jombang, Kutorejon, dan lain-lain.

Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, van Starkenborg, yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936. Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi politiestaat peninggalan de Jonge, menjadi beambtenstaat (negara pegawai) yang memberi konsensi yang lebih baik kepada organisasi-organisasi yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda.

Parindra selain memperhatikan bidang politik dan ekonomi, bidang sosial pun mendapat perhatian yang baik sekali, sehingga dibentuk Departemen Sosial Parindra. Dalam bidang ini Parindra mengusahakan pemeliharaan penganggur dan pembukaan berbagai klinik umum. Pekerjaan sosial lainnya yang tidak mampu ditangani oleh Parindra sendiri, wakil Parindra memperjuangkan di dalam dewan-dewan. Pekerjaan sosial dimaksud antara lain perbaikan perumahan rakyat, pengaturan ait umum, pembuatan kakus umum, dan lain-lain.

Dengan demikian jelas bahwa Parindra berjuang dalam bidang sosial masyarakat tidak hanya terbatas pada kemampuan yang ada, tetapi Parindra juga memperjuangkan kepada dewan (Perlemen), sesuai dengan jiwa atau sifat perjuangan Parindra yakni koperasi incidental.

Di dalam bidang pendidikan Parindra juga berusaha untuk memperjuangkan melalui dewan. Usaha ini antara lain:

• Memperjuangkan untuk dapatnya mengubah jumlah dan jenis sekolah yang cocok dengan rencana kemakmuran dan perkembangan penduduk.
• Memperjuangkan untuk dapatnya menurunkan uang sekolah dengan maksud agar sesuai dengan kemampuan rakyat. Di samping itu juga diperjuangkan agar supaya anak-anak yang tidak mampu mendapat kesempatan untuk belajar dengan cuma-cuma.
• Memperjuangkan untuk dapatnya memberikan beasiswa secara luas dan menyelenggarakan asrama murah bagi para siswa sekolah menengah dan sekolah tinggi dan apabila dipandang perlu juga untuk anak-anak sekolah rakyat.

Pada tahun 1937, Parindra memiliki anggota 4.600 orang. Pada akhir tahun 1938, anggotanya menjadi 11.250 orang. Anggota ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur. Pada bulan Mei 1941 (menjelang perang Pasifik), Partai Indonesia Raya diperkirakan memiliki anggota sebanyak 19.500 orang.

Berbeda dengan organisasi PI, PNI atau PNI Pendidikan, Parindra lebih memilih untuk menggunakan taktik kooperatif yakni mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial belanda dan bergabung di bawah naungan Volksraad (Dewan Rakyat).

Ketika Dr. Soetomo meninggal pada bulan Mei 1938, kedudukannya sebagai ketua Parindra digantikan oleh Moehammad Hoesni Thamrin (MHT), seorang pedagang dan anggota Volksraad. Sebelum menjadi ketua Parindra, Moehammad Hoesni Thamrin telah mengadakan kontak-kontak dagang dengan Jepang sehingga ia memainkan kartu Jepang ketika ia berada di panggung politik Volksraad. Ternyata keputusan untuk bergabung dengan Volksraad ini membawa keuntungan bagi perjuangan Parindra.

Karena aktivitas politiknya yang menguat dan kedekatannya dengan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap Thamrin lebih berbahaya daripada Soekarno. Maka pada tanggal 9 Februari 1941, rumah Moehammad Hoesni Thamrin digeledah oleh PID (dinas rahasia Hinda Belanda) ketika ia sedang terkena penyakit malaria, selang dua hari kemudian Muhammad Husni Thamrin menghembuskan napas yang terakhir.

Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Thamrin meninggal dunia, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut Surya Wirawan (Matahari Gagah Berani), yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang.

Dengan demikian Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942 sebagai partai yangbermain mata dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan.